Opini Detail

Mengapa Harus Antimahar Politik?

Mengapa Harus Antimahar Politik?

  • 29 Agustus 2018
  • 359

Oleh Rizha Putra Kusuma S.IP



INDONESIA merupakan negara dengan political cost yang terbilang mahal. Menurut anggota Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjrafina, tindakan menarik perhatian parpol dengan memberikan mahar termasuk pada aktivitas yang menguras kantong.


Logikanya, semakin banyaknya cost yang dikeluarkan, maka ada kecenderungan untuk “balik modal”. 


Logika ini diperkuat oleh pernyataan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang menyatakan

"Ketika dia sudah berkuasa, orang akan berusaha mendapatkan uangnya kembali. Melihat kasus korupsi yang ada, pasti selalu berkaitan dengan partai politiknya."


Nah, kata “mendapatkan uangnya kembali” ini yang harus digarisbawahi. Hal ini yang dapat meningkatkan praktik korupsi di Indonesia.


Semua orang setuju bahwa korupsi harus diperangi, termasuk mungkin para koruptor itu sendiri. Namun tahukah Anda bahwa korupsi dapat menyebabkan negara gagal?


Partnership for Transparency Fund (PTF) menyebutkan bahwa korupsi adalah indikator dari failed country. Penderitaan warga Somalia, Kongo dan Sudan merupakan refleksi dari dampak korupsi ekstrem di negara-negara tersebut. 


Sederhananya, korupsi mengakibatkan program pemerintah tidak sampai di tingkat grassroot. Ketika pemerintah menyiapkan anggaran untuk rakyatnya yang menderita akibat kemiskinan, anggaran ini "diisap” oleh para “nyamuk” negara yang pada akhirnya membuat anggaran tidak turun dan rakyat tetap menderita.


Contoh konkretnya, kita lihat korupsi KTP elektronik yang heboh beberapa waktu  lalu yang mengantarkan Setya Novanto ke Sukamiskin. Jelas bahwa kasus ini menyebabkan kerugian negara dari segi ekonomi.


Namun, ternyata bukan hanya dari segi ekonomi saja, korupsi KTP elektronik dianggap mencederai demokrasi. Karena tidak adanya kepemilikan KTP elektronik  mempersulit warga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.


Selain itu tenyata absennya KTP elektronik juga berdampak pada pelayanan kesehatan karena KTP elektronik digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. Karena tidak hanya Nomor Induk Kependudukan (NIK), BPJS juga mengacu pada sidik jari dan iris mata yang terekam dalam KTP elektronik. 


Dilihat dari kasus di atas, bisa dilihat bahwa korupsi menyebabkan efek domino di berbagai sektor. Sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menghilangkan munculnya potensi korupsi sekecil apa pun.


Kembali pada mahar politik. Budaya mahar politik di Indonesia harus dihilangkan. Hal ini harus dilakukan agar tidak ada alasan pejabat yang melakukan korupsi untuk mengembalikan modal yang dulu telah dikeluarkan.


Masalahnya, budaya mahar politik sudah bukan lagi menjadi hal tabu di Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi bahwa politik transaksional untuk mendapatkan kursi atau nomor urut sesuai keinginan menjadi hal yang lumrah. 


“Amplop” menjadi alat instrumen termudah untuk menarik dukungan partai politik.


Jika praktik meminta mahar ini benar dan masih dilakukan, maka potensi untuk melakukan korupsi akan semakin tinggi. Jika mahar yang diserahkan merupakan sumbangan dari kelompok kepentingan, maka nantinya pejabat tersebut akan menjadi kaki tangan kelompok tertentu sebagai politik balas budi.


Kalau sudah menjadi rahasia umum kenapa tidak ditindaklanjuti?

Memang sebagai negara hukum, praktik-praktik yang mengarah pada politik transaksioal yang dapat mencederai demokrasi harus dihilangkan. 


Namun juga perlu diperhatikan bahwa membuktikan terjadinya praktik mahar politik tidak mudah.


Senada dengan hal di atas Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, mahar politik bukan menjadi sesuatu yang tabu, tetapi sulit dibuktikan. 


Ia menambahkan biasanya mahar diberikan dalam bentuk tunai agar tidak terlacak. Selain itu agar bentuk fisiknya tidak mencolok, kerap diberikan juga dalam bentuk mata uang asing.


Tidak bisa dimungkiri bahwa para pelaku mahar politik ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, sehingga tidak mudah untuk dilakukan proses hukum. Karena percaya atau tidak hukum di Indonesia masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.


Apa yang kemudian harus dilakukan?

Nah demi menciptakan kedewasaan demokrasi tidak lain dan tidak bukan partai politik menjadi pemeran utama dalam menuntaskan masalah ini.


Partai politik harus mampu memberikan ide atau gagasan kepada kadernya agar tidak melakukan politik transaksional yang kemudian tidak hanya menjadi prinsip satu atau dua orang tetapi menjadi komitmen bersama.


Komitmen ini harus dilakukan secara tegas di dalam AD/ART partai politik. Bukan hanya eksis dalam hal tekstual namun juga harus diimplementasikan sebagai sebuah karakter partai.


 Selain itu kaderisasi juga tidak melulu diisi dengan upaya mencapai kepentingan partai semata, tetapi juga diberikan materi tentang etika politik dan kesadaran antimahar.


Sayangnya tidak banyak partai yang konsisten melakukan hal ini. Partai politik masih cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingan politik. 


Dibutuhkan proses pendewasaan partai dengan memahami bahwa kepentingan partai tidak lain dan tidak bukan adalah kepentingan untuk memajukan bangsa.


 Partai juga harus sadar bahwa partai politik dibentuk untuk menyuarakan suara masyarakat yang kemudian diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan terpilihnya kader-kader yang duduk di parlemen.


Proses seperti ini yang nantinya menciptakan kadar-kader idealis dan berkarakter yang mampu mendukung demokrasi Indonesia serta menciptakan pemerintahan yang adil dan bersih.


Rizha Putra Kusuma S.IP,  Alumnus ABN NasDem Angkatan I dan Fungsionaris Bappilu Wilayah Jatim.

,