Opini Detail

Krisis Air Bersih dan Korupsi Penyediaan Air Minum

Krisis Air Bersih dan Korupsi Penyediaan Air Minum

  • 12 Januari 2019
  • 1546

Krisis Air Bersih dan Korupsi Penyediaan Air Minum 


Oleh Muhammad Masykur*


Air menjadi kebutuhan vital umat manusia. Krisis akan ketersediaan air bersih menjadi masalah mendasar bagi korban pengungsian di mana pun di muka bumi. 


Tidak terkecuali di wilayah  Kecamatan Sigi Biromaru, Sulawesi Tengah.  Kebutuhan pemenuhan air bersih bisa jadi bukan perkara susah, sarananya tersedia.  Jikalaupun ada, sudah pasti tidak menunggu waktu lama bisa diatasi karena memang sesungguhnya sumber dayanya tersedia. 


Namun ternyata tetap saja masih ada wilayah luput dari jangkauan pandang dan kecepatan daya jangkau pemenuhan atas hak dasar warga. Air bersih. 


Adalah Dusun Lompio Desa Maranata dan Dusun Tandau Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru.  Dua dusun itu berada dalam topografi yang sama meskipun terpisah secara administrasi wilayah pemerintahan desa.  Diapit kawasan persawahan di sisi baratnya, berada di punggung wilayah pegunungan dan di antaranya dibelah tanggul irigasi  Gumbasa. 


Dusun Lompio dihuni  500 jiwa warga, sementara dusun Tandau 200 jiwa.  Berdasarkan penuturan warga, mereka menghuni daerah tersebut terhitung sejak tahun 1972 melalui program transmigrasi lokal ketika itu. 


Lukas, tokoh muda Lompio menuturkan mengenai kondisi yang selama ini dialami. "Sejak tahun 1972 sampai saat ini kendala utama kami adalah air bersih.  Sarana air bersih belum ada. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan air setiap warga harus menempuh jarak sejauh 2 kilometer," katanya. 


Sumber air satu-satunya warga Lompio adalah diambil dari sumur suntik yang ada. Dulu ada pihak yang bangunkan tapi jauh di bawah sana. Kami tidak tau juga kenapa dibangun di situ. Padahal mestinya lebih cocok dibangun di tengah kampung supaya memudahkan  warga. Tidak jauh seperti yang ada saat ini. 


Bagi warga yang memiliki motor agak mendingan karena diangkut menggunakan kendaraan.  Namun bagi yang lain, mereka terpaksa jalan kaki sejauh 2 kilometer, keluh Lukas. 


Hal yang sama juga dituturkan Simson, tokoh pemuda dusun Tandau. "Kalau kami lebih jauh lagi kalau mau ambil air. Jaraknya sekitar 3 kilometer kami harus turun ke dusun sebelah untuk ambil air bersih."


"Ya mau bagaimana lagi, sudah seperti ini kondisi kami di sini.  Kami berharap pemerintah bangunkan sarana air bersih. Supaya warga tidak susah lagi," harap Simson. 

Nampak ironis. Di kedua dusun tersebut dilalui irigasi Gumbasa dan jaringan pipa induk instalasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasigala.  Namun warga mengalami krisis air bersih. Menjadi kritis pasca bencana alam 28 September 2018. Dusun Lompio dan Tandau juga terpapar bencana. 


Beberapa fasiltas umum seperti sekolah dasar dan rumah ibadah rusak.  Sekolah darurat sedang dibangun. 


Namun dari itu semua,  warga berharap pemerintah segera membangun sarana air bersih.  Sebuah penantian puluhan tahun. 


Saat krisis ketersediaan air ini menjadi masalah yang nampaknya sulit terpecahkan. Niat untuk mengambil keuntungan masih merasuki pikiran pemangku kepentingan. 


Hal itu tercermin dari pengungkapan korupsi proyek pengadaan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PASIGALA. 


Di sinilah letak integritas dan moralitas pejabat publik itu diuji. Godaan untuk berbuat curang, memotong anggaran, dan sebagainya memang jadi jebakan bila tak disertai perspektif kemanusiaan yang utuh. 


Korupsi dan bencana dan krisis ketersediaan air minum, paling tidak dua potret kekacauan rencana penanganan proses pemulihan dan pembangunan kembali PASIGALA, pasca bencana. 


Muhammad Masykur,  Ketua Fraksi Nasdem-anggota Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Penanganan Bencana (P3B) Sulteng.

,